Refleksi Wallace
REFLEKSI WALLACE
Jauh
sebelum kita ada. Tepatnya, pada kurun waktu selama 1854-1862, seorang
naturalis Inggris bernama Alfred Russel Wallace datang dan menjelajahi
nusantara. Perjalanan itu dimulainya dari Semenanjung Malaka (Singapura),
Kalimantan, Jawa, Sumatera, lantas Bali, Lombok, Timor, Sulawesi, Maluku hingga
pedalaman Papua. Namun, Wallace datang dengan hipotesa – bukan sekedar
berwisata. Sejak awal, ia percaya bahwa nusantara, gugusan pulau (archipelago) yang dihimpit Benua Asia
dan Australia adalah satu kesatuan yang saling terkait – seolah-olah
penduduknya tengah mendiami sebuah benua. Persoalannya – yang kemudian menjadi
objek utama dalam penelitiannya - adalah bagaimana hal tersebut bisa terjadi?
Ketertarikan
Wallace ini kemudian membawanya pada temuan-temuan penting mengenai ratusan
ribu spesies, baik itu binatang maupun vegetasi yang sebelumnya tidak diketahui
orang. Catatan lain, yang juga tak kalah penting adalah uraian mengenai keadaan
demografis dan geologis nusantara yang semuanya terangkum dalam catatan
hariannya yang berjudul “Malay
Archipelago” – yang kemudian diterbitkan pada tahun 1890 di London,
Inggris. Namun yang paling menggemparkan dunia adalah kesimpulannya mengenai
terbentuknya nusantara, bahwa nusantara dibentuk bersama dua benua: Asia dan
Australia.
Lebih
dari itu, hari ini kita mengenalnya sebagai pencetus teori “Wallace Line” (garis atau celah
Wallace). “Garis Wallace” sendiri – sebenarnya – merupakan garis khayal yang
bermula dari kepulauan Bali-Lombok hingga Kepulauan Sulawesi dan menerus hingga
Filipina Selatan. Menurut Wallace, kondisi fisik daerah-daerah dalam garis
tersebut (kepulauan Bali-Lombok, Sulawesi dan Filipina) merupakan transisi antara kontrasnya kekhasan Asia
(Semenanjung Malaysia, Sumatera-Singapura, Jawa-Madura dan Kalimantan) dan kekhasan Australia (Maluku, Timor
dan Irian). Kekontrasan ini ditegaskan dengan kesimpulan Wallace bahwa kondisi
geologis, vegetasi, flora-fauna, kedalaman laut hingga ras-ras manusia di
bagian Asia tidak pernah dimiliki oleh bagian Australia di kepulauan Nusantara
dan begitu pula sebaliknya. Yang menarik, pada bagian transisinya ternyata
muncul kekhasan tersendiri yang tidak dimiliki oleh dua bagian lainnya, baik
itu bagian Asia maupun bagian Australia.
Karya-karya
Wallace tersebut jelas bukan hal yang enteng,
esensi yang dibawanya, terutama dalam konteks identitas berbangsa dan bernegara
sesungguhnya amat berharga. Apalagi dalam rangka menyambut 59 tahun Indonesia
merdeka. Terutama setelah 150 tahun yang lalu, peristiwa ini terjadi – memaknai
kembali kehadiran Wallace di nusantara. Dari temuan-temuan Wallace kita
diingatkan kembali bahwa kita sangat
beragam – kaya akan perbedaan. Kita pun menyadari bahwa nusantara (Indonesia) bukanlah sebuah bangsa yang terbentuk
secara mandiri – ia adalah perpaduan Asia dan Australia, ia adalah perpaduan
dari banyak kekontrasan.
***
Bukti-bukti
inilah yang kemudian menjadi alasan utama Tan Malaka dalam karya besarnya, Madilog, memilih nama “Aslia” (gabungan
dari Asia dan Australia) bagi nusantara ketimbang nama “Indonesia”. Ia, sejak awal, telah mempertimbangkan
faktor perbedaan. Tapi, sejarah memang hanya diperuntukan bagi orang-orang
yang menang. Malaka bersama gagasannya tenggelam seiring jalannya revolusi yang
kemudian membunuhnya. Sementara, Soekarno bersama pemimpin bangsa lainnya,
ditambah dengan kekuatan magisnya berhasil menyihir keberagaman, kekontrasan –
yang secara natural dan logika tidak mungkin menyatu – menjadi kekuatan
menakutkan bagi imperialis Jepang dan Eropa.
Kemudian
seperti kita tahu, 17 Agustus 1945 akhirnya melahirkan Indonesia – dengan nama
resminya: Negara Kesatuan Republik Indonesia. Segera saja, dunia mengenalnya
sebagai negara-bangsa baru, setelah tiga setengah abad sebelumnya bernama
Hindia Belanda. Itulah karya terbesar Soekarno pada kita. Ia memang pandai
menyihir perbedaan, mengantisipasi kemungkinan konflik perbedaan esensial
dengan memindahkannya pada konflik kemerdekaan-kolonial melalui kenyataan
faktual. Singkatnya, ia berhasil mengajak kita melupakan kenyataan perbedaan
yang sesungguhnya: ideologi, fisik, dan kondisi alam.
Tapi,
Soekarno bukan tidak berusaha untuk merajut kebersamaan. Ide NASAKOM adalah
ikhtiarnya dalam merajut keberagaman ideologi yang ada. Sebuah gagasan inovatif namun melampaui jamannya. Sayangnya,
ditengah konflik perang dingin Timur-Barat, praktek gagasan ini ternyata
semakin sukar dikendalikan, ia pun akhirnya menyerah. Komunis Indonesia
berkhianat padanya dan yang lain melihatnya sebagai peluang untuk mengatakan
bahwa: “Soekarno terlalu tua, rapuh dan lembek untuk tetap menjadi presiden
kita.”
Generasi
pun beralih. Usai kegagalan Soekarno, Soeharto mencoba mengendalikan perbedaan:
merampingkan demokrasi, memperkuat stabilisasi dan meninggikan Pancasila lebih dari
sekedar ideologi. Sayangnya, ia overdosis
dalam menafsirkan prinsip “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Segeranya
dibangun pagar pembatas tinggi untuk mencegah adanya perbedaan, bahkan untuk
sekedar membicarakannya. Yang nekat dan terlanjur kebablasan berarti menentang. Dan tentunya, harus dibungkam.
Akibatnya,
bagi beberapa orang yang lahir dan hidup pada masa itu – saat itu - hari 17 Agustus adalah hari yang membosankan
tentang upacara yang bertele-tele berikut dengan petualangan untuk menghindarinya,
berita televisi mengenai penaikan dan penurunan bendera, puja-puji pada
pembangunan serta keriaan klasik sekitar panjat pinang atau makan krupuk.
Begitulah mereka mengenal bangsa ini. Tidak segegap Soekarno ataupun sedalam
Malaka. Tidak juga sedetil Wallace. Sebab, upacara terbungkus dalam
seremonialisme yang artifisial dan monoton. Sebab, identitas bangsa diikat
dalam iklim yang monolitik dan sekaligus otokratik. Generasi ini relatif besar
dalam alam hipokrit. Sehingga hanya satu yang disukainya dari 17 Agustus: libur
nasionalnya!
Namun,
itu tidak sepenuhnya benar. Tidak semua orang berlaku demikian pada saat itu.
Tidak semua pasif dan duduk tenang menikmati hipokrisi. Ini jelas terjadi saat
dulu, yakni ketika doktrin persatuan sama dengan persamaan. Ketika wacana
perbedaan kerap dituding sebagai upaya makar. Kini, ketika reformasi menyilakan
– meski tidak mudah – setidaknya kita bisa leluasa menelusuri kesadaran akan
identitas Indonesia. Mereka-reka keakraban baru pada nusantara.
***
Dan memang tidak mudah.
Negeri sepeninggal Soeharto telah mewariskan banyak dendam dalam sekam. Yang
sewaktu-waktu bisa membakar amarah dan kerap sulit diredam. Sebuah
persinggungan dalam waktu singkat segera memercikan emosi. Entah karena harga
diri atau terpancing situasi. Yang pasti, pengumuman bahwa keadaan telah
terkendali sudah dianggap basa-basi. Mereka pun menciptakan pertahanan
sendiri-sendiri – yang justru mengeraskan dikotomi. Sementara, para pengendali
melihatnya sebagai peluang untuk promosi. Dan kondisi ini terbentuk bagaikan
rutinitas sehari-hari. Kita jadi hilang empati, apalagi mau berbagi.
Dan memang tidak mudah.
Sebuah kesempatan seperti amandemen
justru menjadi ajang menghitung untung-rugi, politik kalkulasi dan tebar
simpati. Yang akhirnya menelanjangi kerakusan dan nafsu dominasi dari
masing-masing kita. Dalam sekejap ke-asing-an menyergap. Baik yang di dalam
gedung kura-kura maupun di jalan raya. Sulit kita mengenal mereka sebagai
manusia dan pribadi yang mewakili ketidakadilan kita selama ini. Tapi dengan
gampang mata kita menangkap ambisi dan kepentingannya. Pribadi-pribadi mandat
kita ini tak lagi bernama. Ia berubah menjadi partai, organisasi, kelompok,
agama, demonstran anu dan itu. Dan
peristiwa ini pun berlalu sampai pemilu melahirkan lagi pemain baru. Kita pun
jadi hilang rasa percaya, apalagi harus setia.
Dan memang tidak mudah.
Sebuah gagasan federalisme sebagai komparasi justru dituding pengkhianat
negeri. Sebaliknya, kembali kepada NKRI seperti tidak mengerti reformasi.
Akhirnya otonomi jadi titik kompromi.
Sesekali daerah memang sempat lepas kendali, namun TNI melihatnya sebagai upaya
untuk memisahkan diri lalu segera menyimpulkan: pertahanan adalah harga mati!
Maka dimulailah operasi militer berbiaya tinggi. Tapi – sebaliknya – para
pengamat melihatnya sebagai sekedar upaya melindungi korupsi dan investasi luar
negeri. Akhirnya, publik sulit memastikan informasi – yang sesungguhnya mudah
dikenali: cukup dengan nurani.
Dan memang tidak mudah.
Mundurnya Soeharto bukan berarti Orde Baru telah mati. Justru mereka sedang
menanti-nanti - mencuri untung dari lambannya reformasi. Mereka berkata
sebaiknya kita kembali ke masa lalu karena reformasi tetap membuat dolar tinggi
dan sembako masih sulit dijangkau. Karena pornografi begitu mudah, pornoaksi
mewabah dan perdukunan makin disembah. Karena kerusuhan gampang pecah, teror
bom terus menebar gelisah dan bunuh diri mulai mengakhiri keluh-kesah. Mereka
pun menyergah: “Tidakkah kita lebih melarat? Bukankah sekarang rakyat makin
sesat? Dan haruskah kita terus tercekat?” Di lain pihak para pengusung
perubahan merasa ini sinyal untuk memulai revolusi. Mereka mengatakannya di
jalan-jalan, di badan bis kota, di bawah jembatan layang, dimana saja. Tapi
rakyat tetap saja tidak bereaksi. Tak peduli reformasi atau revolusi karena
yang penting adalah periuk nasi. Sehingga lagi-lagi kita harus puas dan
bersabar sebab demokrasi baru sekedar transisi.
***
Dalam
dunia yang modern, semuanya berkembang semakin kompleks. Demokrasi menyilakan
keinginan untuk unjuk eksistensi dan membebaskan afiliasi. Perbedaan-perbedaan
yang digambarkan Wallace sudah tidak berlaku lagi. Kita tidak hanya berbeda
dalam hal-hal yang pokok saja namun sudah berlanjut hingga turunan ketiga,
keempat dan seterusnya. Perbedaan pada urusan yang remeh seperti dukungan pada
kesebelasan favorit bisa membuat kita sensitif. Sementara, nasionalisme yang
seharusnya suci justru diimani tanpa emosi. Kita menangis ketika Inggris
tersingkir dari Piala Eropa namun dingin ketika Indonesia menuai kemenangan
pertamanya di Piala Asia. Kita berteriak mari cintai produk dalam negeri namun
tetap saja label luar negeri lebih bergengsi – dikejar meski bekas atau hasil
mencuri. Kontradiksi. Disatu sisi
kita ingin satu visi namun disisi lain kita semakin mandiri. Kita tidak peduli
ulama sebagai rujukan beragama mengatakan presiden perempuan haram – kita tetap memilih. Kita tidak peduli
pemerintah sebagai rujukan bernegara meminta hidup sederhana dan menunda
kemewahan – kita tetap membeli.
Jadi
integrasi itu sebenarnya apa? Buat apa? Masihkah ia hal yang penting? Sebuah
apel pagi penaikan bendera gerilyawan Aceh Merdeka di pedalaman Aceh Utara:
adakah itu mengancam kehidupan seorang pemijat di Kuta, Bali? Sebuah penemuan
tambang emas oleh Freeport di Papua: adakah itu merubah nasib seorang petugas
penjaga pintu KA di Bekasi? Demonstrasi anti korupsi di sebuah Departemen di
Jakarta: adakah itu menghentikan kita untuk menyuap polisi? Tidak. Semua itu tidak berhubungan.
Semua itu belum terkait. Integrasi kita masih terlalu sempit. Persis dengan
penaklukan yang dilakukan Sriwijaya dan Majapahit. Integrasi kita masih dalam
mimpi. Mirip dengan ambisi dan retorika Soekarno yang selalu tinggi. Integrasi
kita masih penuh cekam. Persis dengan sejarah pengendalian rejim Orde Baru yang
kejam. Integrasi kita masih dalam diskusi. Mirip dengan acara malam ini:
demokrasi di layar televisi.
Dengan
demikian, mungkin kehadiran Wallace 150 tahun yang lalu sebenarnya tidak
terlalu banyak berarti. Ia barangkali hanya sebuah pembuktian kemajuan
intelektual barat. Ia barangkali hanya sebuah pertunjukkan tentang tekunnya
seorang ilmuwan. Ia barangkali hanya sebuah gambaran keleluasaan kolonialisme
di nusantara. Tapi karya-karyanya seharusnya menyadarkan kita bahwa kita tidak
satu, kita tercerai-berai. Kita tidak sama, kita beraneka ragam. Sehingga
semestinya bukan persatuan yang dibutuhkan namun alasan untuk bersatu yang harus ditemukan. Bukan persamaan yang
dicari tapi perbedaan yang harus
dimaklumi. Bukan pemberontakan yang ditumpas namun penyebabnya yang harus dipapas. Bukan kemajuan yang didahulukan
tapi penjelasan mengapa kita mundur harus dituntaskan.
Pada
tingkat kesadaran semacam ini kita tidak lagi berharap akan datangnya ratu adil
dalam figur para pemimpin dan politisi nasional. Kita tidak bisa terus-menerus
memuja uluran tangan internasional. Kita tidak selalu menunggu perintah. Kita
tidak harus menanti kepintaran. Kita tidak perlu tergantung pada keamanan atau
kemapanan. Karena yang kita butuhkan adalah barisan dan bukan pimpinan.
Pendirian, bukan pertolongan. Kesadaran, bukan instruksi. Nurani, bukan
kecerdasan. Vitalitas, bukan stabilitas. Bukan indonesia tapi INDONESIA.
Desa
Krukut, Gandul, 13 Agustus 2004
